Sustainability · Regulasi

Kewajiban laporan keberlanjutan POJK 51/2017: siapa, kapan, sanksi

Jawaban singkat

POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyusun laporan keberlanjutan secara berkala. Penerapan berlaku bertahap menurut jenis lembaga. Ketidakpatuhan dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK. Standar teknis pengungkapannya berkembang ke arah PSPK (efektif 2027).

Siapa yang wajib

Kewajiban menjangkau lembaga jasa keuangan (bank, perusahaan pembiayaan, dll.), emiten, dan perusahaan publik. Lingkup dan waktu penerapan berbeda menurut jenis dan ukuran lembaga (bertahap).

Apa yang dilaporkan

Strategi dan kinerja keberlanjutan (ekonomi, lingkungan, sosial).
Tata kelola keberlanjutan dan komitmen.
Dapat disajikan terpisah atau menjadi bagian laporan tahunan.

Waktu & konsekuensi

Aspek	Keterangan
Penyampaian	Berkala (tahunan), sesuai ketentuan dan tenggat yang berlaku.
Ketidakpatuhan	Dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK.
Arah ke depan	OJK mendukung PSPK dan mengarah merevisi POJK 51 agar selaras IFRS.

POJK 51 menetapkan kewajiban; PSPK menetapkan standar teknis pengungkapan. Keduanya saling melengkapi, bukan menggantikan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah POJK 51/2017 masih berlaku?

Ya. POJK 51/2017 masih menjadi dasar kewajiban laporan keberlanjutan. OJK menyatakan dukungan terhadap PSPK dan mengarah pada revisi agar pengungkapan lebih komprehensif dan selaras IFRS.

Siapa saja yang wajib menyusun laporan keberlanjutan?

Lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, dengan lingkup dan waktu penerapan yang bertahap menurut jenis dan ukuran.

Apa sanksi jika tidak menyampaikan?

Ketidakpatuhan dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK. Periksa ketentuan terbaru untuk rincian dan tenggat yang berlaku.

Apa hubungan POJK 51 dengan PSPK?

POJK 51 adalah peraturan kewajiban; PSPK adalah standar teknis pengungkapan (efektif 2027). Keduanya saling melengkapi.

Sumber resmi

POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
OJK, Keuangan Berkelanjutan (roadmap dan ketentuan pelaksana).
PSPK 1 & 2, DSK IAI (standar teknis, efektif 1 Januari 2027).
Rujukan resmi: OJK · IAI (DSK)

Memenuhi kewajiban laporan keberlanjutan?

SAMCGI menyusun laporan keberlanjutan dan terintegrasi untuk emiten dan BUMN, termasuk klien yang melaporkan sesuai GRI Standards. Kami menyiapkan disiplinnya, bukan menjanjikan hasil.

17 Integrated Report (2024–2025)Klien standar GRISejak 1998

Diskusikan kebutuhan keberlanjutan Anda

Disusun Juni 2026 dari sumber resmi. Regulasi dan praktik dapat berkembang; periksa ketentuan terbaru OJK/IDX/IAI/KNKG sebelum mengambil keputusan. Halaman ini bersifat informatif, bukan nasihat hukum atau akuntansi.